1. Adanya MoU antara Ketua Pengadilan
dengan Lembaga Layanan Bantuan
Hukum dan diperbarui setiap tahun
2. Absensi Petugas POSBAKUM
3. Jadwal Piket petugas POSBAKUM
4. Buku tamu
5. Daftar pengacara yang dapat
dihubungi untuk perkara prodeo
6. Ada informasi layanan tanpa dipungut
biaya yang terpublikasi
7. Tidak boleh ada identitas OBH pada
ruang Posbakum (Spanduk, Banner,
Logo)
8. Kops Surat OBH tidak menggunakan
alamat pengadilan