Pemeriksaan BPK RI di Pengadilan Negeri Wates

, , , , , , , , , , ,

 

Pengadilan Negeri Wates mendapat kunjungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia pada Selasa, 2 Maret 2021.
Tim Pemeriksa BPK RI disambut langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, Bapak Fery Haryanta, S.H., dan Wakil Ketua, Ibu Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H., di ruang tamu terbuka, kemudian diarahkan ke bagian-bagian yang telah direncanakan untuk pemeriksaan.

 

Tim pemeriksa yang terdiri dari 4 (empat) orang ini melakukan pemeriksaan kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Kasir/Pengelola Uang Titipan Pihak Ketiga, dan Bendahara Penerima dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 pada Mahkamah Agung sesuai Surat Tugas No. 26/ST/V-XVI.1/01/2021 tanggal 15 Januari 2021.
Sebelumnya, tim BPK telah melakukan audit melalui data-data yang diminta yg telah dikirimkan dalam bentuk softcopy kepada tim pemeriksa.

 

STUDY TIRU KE PENGADILAN NEGERI WATES

, , , , , , , , ,

Wates – Zona Integritas (ZI) di lingkungan Mahkamah Agung adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pengadilan Negeri Wates telah memperoleh predikat WBK pada tahun 2019 dan WBBM pada tahun 2020 yang lalu. Atas upaya ini Pengadilan Negeri Wates membuka kesempatan kepada instansi lain yang ingin melakukan sharing maupun study tiru ke Pengadilan Negeri Wates. Seperti yang yang telah dilakukan dari Pengadilan Agama Wates dan Rupbasan Wates yang  telah mengunjungi Pengadilan Negeri Wates dalam rangka untuk sharing untuk memperoleh predikat WBK maupun WBBM pada Hari Kamis yang lalu (25/02/2021). Dan pada minggu terakhir Bulan Februari tahun 2021, Pengadilan Negeri Malang Kota juga mengunjungi Pengadilan Negeri Wates untuk study tiru tentang apa dan bagaimana upaya dalam memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam memperoleh predikat WBBM pada Hari Jumat(26/02/2021).

Diharapkan melalui pembangunan Zona Integritas ini unit kerja yang telah mendapat predikat WBK/WBBM dapat menjadi pilot project dan benchmark untuk unit kerja lainnya sehingga seluruh unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Selain itu unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas. Semoga dengan ini menjadikan Pengadilan Negeri Wates semakin baik lagi dalam  upaya pencegahan korupsi maupun dalam pelayanan publik.

Pengadilan Wates JUARA !

 

USUNG TEMA “OPTIMALISASI PERADILAN MODERN BERKELANJUTAN”, MAHKAMAH AGUNG RI SAMPAIKAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2020.

Jakarta – Humas : Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020. Berbeda dari tahun sebelumnya, pelaksanaan Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan dilaksanakan secara konvensional yang dibagi menjadi dua tempat yaitu bertempat di Ruang Profesor Kusumaatmadja lantai 14 Gedung Mahkamah Agung bagi Para Pimpinan, Hakim Agung, Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung dan Pejabat Eselon I, dan bertempat di Balairung lantai I Gedung Mahkamah Agung Bagi Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama se-wilayah hukum DKI Jakarta, selain itu para undangan dan warga peradilan di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan tersebut melalui saluran live streaming dari satuan kerja masing-masing.

Sidang Pleno Istimewa tersebut dihadiri pula oleh Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Para Pimpinan Lembaga Negara, Para Ketua Mahkamah Agung Negara-Negara Sahabat, Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jaksa Agung, dan Kapolri, Para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, beserta perwakilan lembaga-lembaga internasional dan mitra Pembaruan Mahkamah Agung serta  Pimpinan Redaksi dan Para Jurnalis.

Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H.M Syarifuddin, S.H.,M.H. dalam pidatonya menyampaikan tujuan utama dibangunnya sistem peradilan modern adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya. Dengan sistem peradilan elektronik, para pihak dapat mengikuti proses peradilan dari mana saja, tanpa harus mengorbankan waktu produktifnya hanya untuk datang langsung ke pengadilan.

Dalam kesempatan tersebut, Syarifuddin memaparkan capaian Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya baik di bidang teknis yudisial maupun capaian di bidang kesekretariatan.

 

apaian di bidang Teknis yudisial antara lain Pembentukan regulasi berupa peraturan Mahkamah  Agung sepanjang Tahun 2020, Penanganan perkara secara umum dimana rasio produktivitas memutus Mahkamah Agung pada tahun 2020 adalah sebesar 99,04%, atau lebih tinggi dari Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, yaitu sebesar 70%,  Capaian tersebut berimplikasi pada jumlah sisa perkara pada tahun 2020, yaitu menjadi 199 (seratus sembilan puluh sembilan) perkara. Jumlah sisa perkara tersebut merupakan yang terkecil sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung, ujarnya.

Masih terkait bidang teknis yudisial, kinerja penanganan perkara melalui sistem peradilan elektronik (e-Court) sepanjang Tahun 2020,  jumlah perkara perdata, perkara perdata agama dan perkara tata usaha negara yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di pengadilan tingkat pertama sebanyak 186.987 (seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) perkara, atau meningkat sebesar 295% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 47.244 (empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat) perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.560 (delapan ribu lima ratus enam puluh) perkara telah disidangkan secara e-Litigation.

 

Dari sisi  Penerimaan Negara Bukan Pajak, Mahkamah Agung berkontribusi dengan capaian sebesar  71.710.015.121 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus sepuluh juta lima belas ribu seratus dua puluh satu rupiah)

Selanjutnya, Capaian pada bidang kesekretariatan meliputi realisasi anggaran Mahkamah Agung pada tahun 2020 sebesar Rp9.406.222.310.551,00 (sembilan trilyun empat ratus enam miliar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) atau 95,45%, Di bidang pengelolaan anggaran, Mahkamah Agung telah menerapkan secara penuh sistem pelaporan keuangan berbasis akrual sejak tahun 2015. sehingga, Mahkamah Agung berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk yang kedelapan kali secara berturut-turut.

Pada Program kegiatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas, Mahkamah Agung telah berhasil menorehkan prestasi dimana sebanyak 85 (delapan puluh lima) satuan kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)  dan 9 Satuan Kerja mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM.

Selain capaian diatas, keberhasilan Mahkamah Agung tergambar dalam kegiatan pengembangan SDM, kinerja pengawasan dan penegakan disiplin aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Sumber : www.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO MENGUCAPKAN SUMPAH JABATAN SEBAGAI WAKIL KETUA MA BIDANG YUDISIAL DI HADAPAN PRESIDEN RI

 

 

 


Jakarta – Humas: Dr.H Andi Samsan Nganro,SH.,MH mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial dihadapan Presiden RI. Acara pengucapan sumpah tersebut dilakukan pada Senin,15 Februari 2021 di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pukul 10.00 WIB. Proses pelantikan dimulai dengan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan pembacaan keputusan Presiden RI Nomor 22 P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung dan Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya,memegang teguh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undang dengan selurus-lurusnya menurut Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa’’Ucap Andi Samsan dihadapan Presiden.

Dr.H Andi Samsan Nganro,SH.,MH dilantik sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial menggantikan posisi Prof.Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH. yang saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung RI.

Acara ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua Mahkamah Agung dan diikuti oleh tamu undangan lainnya. (Er/Foto Humas Setneg)

 

Sumber : www.mahkamahagung.go.id

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, SH., MH DIKUKUHKAN SEBAGAI GURU BESAR TIDAK TETAP DALAM BIDANG ILMU HUKUM PIDANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Semarang – Humas : Sebuah kehormatan diraih oleh Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH dikukuhkan menjadi Guru Besar Tidak Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Universitas Diponegoro, pada Kamis 11 Febuari bertempat digedung Prof Soedarto, SH Universitas Diponogoro Semarang. Pria Kelahiran Baturaja ini dilantik Presiden RI sebagai Ketua Mahkamah Agung RI menggantikan Hatta Ali yang kala itu telah memasuki masa pensiun.

Jejak karir, karya dan prestasi merupakan faktor yang kuat bagi M.Syarifuddin dipercaya untuk mengemban amanat, meneruskan estafet kepemimpinan Ketua Mahkamah Agung RI ke 14 periode tahun 2020-2025. Tahun 2013 menjadi salah satu fase terpenting dalam sejarah karir beliau saat komisi III DPR RI menetapkan menjadi hakim agung bersama tujuh kolega lainnya pada 23 Januari 2013.

Kesederhanaan dan kesahajaan beliau adalah teladan bagi keluarga, kolega dan siapapun yang mengenal beliau. Telahir dibaturaja pada tanggal 17 Oktober 1954, menyelesaikan program sarjana pada fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kemudian berlanjut menyelesaikan program Magister di Universitas Djuanda dan program Doktor pada Universitas Katolik Parahyangan dengan menekuni bidang Ilmu Hukum.

Adapun orasi ilmiah yang disampaikan berjudul: “Pembaruan Sistem Pemidanaan Dalam Praktik Peradilan Modern: Pendekatan Heuristika Hukum”. Bahwa Hakim, Hukum dan Keadilan digambarkan sebagai Tritunggal yang tidak dapat dipisahkan. Peran penting Hakim adalah menyeleraskan hukum dan keadilan tersebut. Menafsirkan aturan, membentuk norma baru, mendorong gerak pembaruan hukum adalah represtasi proses kreatif dalam menerima dan memutus perkara. Sedangkan menjatuhkan pidana merupakan kulminasi dari pergulatan nurani dan kerja kreatif hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengalaman membentuk pemahaman bahwa penegakan hukum sejatinya adalah seni yang memerlukan perlakuan khusus dari aktor pelaksananya yaitu hakim. Dan dalam hal ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan heuristika hukum.

Upacara Pengukuhan tersebut digelar secara daring dan luring, Presiden RI,Wakil Presiden, Ketua Lembaga Negara serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju menghadiri secara daring, sedangkan Ketua BPK, Wakil Ketua DPD, Para Pimpinan Mahkamah Agung serta Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung menghadiri Upacara Pengukuhan ini secara Luring dan tamu undangan lainnya dengan sangat terbatas dengan mengikuti protokol pencegahan Covid-19. (Humas)

Sumber : www.mahkamahagung.go.id

SIDANG LUAR BIASA, PELANTIKAN, PENGAMBILAN SUMPAH DAN SERTIJAB KETUA PENGADILAN NEGERI WATES

Wates – Pada Hari Selasa tanggal 02 Februari 2021, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Yogyakarta dilaksanakan Sidang Luar Biasa Pelantikan, Pengambilan Sumpah dan Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Wates. Acara dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Bapak H. Suripto, SH., MH. Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik adalah Bapak Fery Haryanta, SH., sebelumnya menjabat Ketua Pengadilan Negeri Sengkang menjadi Ketua Pengadilan Negeri Wates Kelas IB, menggantikan Bapak Iwan Anggoro Warsita SH., M.Hum yang mendapat promosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Kelas I A.

Acara berlangsung pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai dan berlangsung dengan khidmat. Karena masih dalam situasi pandemi dan untuk mengurangi penyebaran virus covid 19, acara dilaksanakan dengan waktu sesingkat-singkatnya dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Bapak H. Suripto, SH., MH menyampaikan selamat untuk pejabat yang baru dilantik, dan harapannya Ketua Pengadilan Negeri Wates yang baru dapat meneruskan apa yang telah dicapai (Ketua PN yang lama), dan juga berharap Pengadilan Negeri Wates bisa sukses dan bahkan lebih sukses dari yang sebelumnya.

Pengadilan Ramah Disabilitas, Pengadilan Negeri Purworejo Study Banding ke Pengadilan Negeri Wates

, , , , , , ,

Wates – Setelah pada tanggal 3 Desember yang lalu Pengadilan Negeri Wates menjadi salah satu study object untuk para peserta Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas Tahun 2020 yang diadakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis yaitu mengenai Penerapan sarana dan prasarana disabilitas pada Pengadilan Negeri Wates. Kini Pengadilan Negeri Purworejo berkunjung ke Pengadilan Negeri Wates dalam rangka study banding terkait sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas yang ada pada Pengadilan Negeri Wates, Selasa (29/12/2020).

Setibanya rombongan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Bapak Sutarno, SH., M.Hum, beserta para Hakim dan Staf Pengadilan Negeri Purworejo, diarahkan di ruang tamu terbuka dan disambut oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Panitera serta para Hakim Pengadilan Negeri Wates. Pemaparan tentang sarana dan prasarana penyandang disabilitas disampaikan oleh Wakil Ketua PN Wates Ibu Husnul Khotimah, SH.,MH., di ruang rapat. Setelah pemaparan dilanjutkan dengan office tour serta melihat sarana dan prasarana difabel pada PN Wates. Di masa pandemi seperti ini, PN Wates telah menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum masuk kantor, menggunakan masker, dan dicek suhu tubuh terlebih dahulu.

Penyandang disabilitas mempunyai hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan berhak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan. Pengadilan Negeri Wates berupaya memberikan aksesibilitas pelayanan pengadilan bagi penyandang disabilitas.

Pengadilan Negeri Wates sebagai pengadilan yang melaksanakan pembangunan zona integritas, tidak akan lepas perhatian dalam melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses peradilan.

Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Panitera Muda Hukum dan Panitera Pengganti PN Wates

, , , , , , , , , ,

Wates – Ketua Pengadilan Negeri Wates Kelas 1B Bapak Iwan Anggoro Warsita, SH., M.Hum., telah melaksanakan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bapak Andang Catur Prasetya, SH., MH., serta Bapak Dwi Krisyanto, SE.,SH,MH., di ruang sidang Utama Garuda Pengadilan Negeri Wates, Senin (21/12/2020). Bapak Andang Catur Prasetya, SH., MH., mendapat promosi jabatan sebagai Panitera Muda Hukum yang sebelumnya merupakan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Sleman, dan Bapak Dwi Krisyanto, SE.,SH,MH., mendapat promosi jabatan sebagai Panitera Pengganti yang sebelumnya merupakan Staf Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Keduanya telah sah dan resmi menjadi Panitera Muda Hukum dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wates Kelas 1B.

Meskipun ditengah pandemi Covid-19 acara berlangsung dengan lancar dan hikmat. Diawali dengan pembacaan Petikan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pelantikan, penandatanganan Pakta Integritas dilanjutkan dengan pengambilan Sumpah Jabatan, dan penandatanganan Berita Acara Sumpah Jabatan. Dalam acara ini, para hadirin tetap melaksanakan standar protokol kesehatan covid-19 dengan menggunakan masker, menjaga jarak saat duduk, dan tidak berjabat tangan.

Selamat bertugas di Pengadilan Negeri Wates. Semoga Pejabat yang telah dilantik dan disumpah selalu menjaga integritas, kejujuran, disiplin, kerja keras dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan amanah.

Menjadi Salah Satu dari 2 Pengadilan Negeri se Indonesia, PN Wates Meraih Penghargaan Teritinggi ZI WBBM

, , , , , , , ,

Wates – Melengkapi raihan prestasi PN Wates pada awal bulan Desember yang mendapatkan Juara II Keterbukaan Informasi Publik Kategori Lembaga Yudikatif dan penghargaan Menuju Inovatif dari Komisi Informasi Daerah D.I. Yogyakarta, PN Wates mendapatkan apresiasi penghargaan WBBM dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini berarti bahwa pengadilan yang memiliki wilayah yurisdiksi Kabupaten Kulon Progo berhasil mendapatkan penghargaan zona integritas WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

Dari 59 unit kerja yang diusulkan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Wates termasuk dalam 9 (sembilan) unit kerja yang diundang menerima penghargaan predikat WBMM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Dari kesembilan satuan kerja, yang merupakan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum, hanya PN Wates dan PN Bogor.

Apresiasi tertinggi dalam pembangunan zona integritas ini merupakan wujud nyata upaya kinerja PN Wates memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan. PN Wates sebelumnya telah mendapatkan penghargaan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada akhir 2019. WBBM merupakan tingkatan yang lebih tinggi setelah WBK.

Penghargaan dari Menpan RB yang diserahkan pada hari ini Senin tanggal 21 Desember 2020 dilakukan secara virtual. Semoga PN Wates dapat mempertahankan predikat WBBM dan semakin maju dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga peradilan yang jempolan, unggul, apik, resik, dan akuntabel, serta dapat menjadi pengadilan yang mengedukasi masyarakat tentang hukum dan keadilan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, adil, dan sejahtera.

PN Wates J.U.A.R.A !!!

PN Wates Mendapat Kunjungan dari PN Jepara

, , , , , , ,

Wates – Setelah Pengadilan Negeri Wonosari study banding ke Pengadilan Negeri Wates pada bulan November 2020 lalu, kali ini Pengadilan Negeri Jepara juga mengunjungi PN Wates. Kunjungan PN Jepara ini dalam rangka study banding mengenai Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan Zona Integritas, pada Hari Jumat (04/12/2020). Rombongan PN Jepara yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Bapak Buyung Dwikora S.H., M.H., bersama panitera dan beberapa hakim serta staff PN Jepara tiba di PN Wates pukul 13.00 WIB. Dimasa pandemi covid 19 setiap tamu maupun masyarakat yang berkepentingan di PN Wates wajib memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan.

Sebelum pada pemaparan yang berkaitan dengan pelayanan publik, Ketua PN Wates Bapak Iwan Anggoro Warsita, SH., M.Hum., menyuguhkan video profil PN Wates sebagai materi pembuka, kemudian dilanjutkan dengan materi pemaparan tentang inovasi-inovasi PN Wates yang bertempat di ruang Rapat Utama. Dengan adanya pemaparan tersebut Ketua PN Jepara berharap dapat menambah pengetahuan dan mampu membuka wawasan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) di PN Jepara. Seperti yang disampaikan Ketua PN Jepara Bapak Buyung Dwikora, SH., MH., “Semoga bahan-bahan dari PN Wates ini bisa menjadi perubahan untuk PN Jepara”, ucap beliau. Bapak Buyung Dwikora, SH., MH.,sendiri pernah menjabat sebagai Ketua PN Wates pada tahun 2013-2015. Acara kunjungan ini diakhiri dengan office tour berkeliling kantor melihat fasilitas-fasilitas dan inovasi pelayanan pada PN Wates.

Dengan telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan kini menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) semoga menjadikan PN Wates sebagai pengadilan percontohan yang terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan tetap menjaga integritas.

1 2 3 ... 5
Translate »