Tag Archives: MAhkamah Agung

Asistensi Zona Integritas oleh Tim Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

 Wates –  Tim Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Wates Kelas IB dalam rangka Monitoring Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan Surat Tugas Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 498/BP/ST/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020. Adapun monitoring dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 16 Oktober 2020 di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Tim Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia terdiri dari :

  1. Agus Subroto, S.H., M.Hum.
  2. Wahyu Sudrajat, S.H., M.H.Li.
  3. Imawan Suprapto, S.E.
  4. Zullvan Sugiantoro, S.T.

Monitoring dilakukan bertujuan untuk melihat dan menilai kesiapan dari Pengadilan Negeri Wates menghadapi tim TPN ZI dan lebih luasnya kesiapan dalam menuju WBBM. Monitoring yang dilakukan mencakup beberapa ruang lingkup, antara lain :

  1. Pengujian atas Kesesuaian PMPZI dengan persyaratan pengajuan calon unit kerja berpredikat menuju WBBM.
  2. Pengujian atas Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai
  3. Pengujian Kesiapan Presentasi dan Publikasi Hasil Pembangunan Zona Integritas
  4. Pengujian Kesiapan Sarana dan Prasarana Layanan Peradilan

 

PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL SECARA VIRTUAL

Yogyakarta – Humas : Mahkamah Agung kembali menyelenggarakan Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial sejak masa pandemik covid 19. Pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Pembinaan secara virtual Kali ini diselenggarakan untuk para Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris pada pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama untuk empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia dipusatkan di Kota Yogyakarta (12-13/10/2020).

 

Sejak Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020, diiringi dengan penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020, tatanan hidup, relasi sosial dan pola kerja dan interaksi manusia menjadi berubah drastis. Hukum sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial dan bernegara tidak pula luput dari dampak penyebaran virus ini.

Dalam sambutanya KMA mengutarakan bahwa sebagai bentuk respon tanggap cepat menghadapi pandemi ini, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 beserta perubahannya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 sebagai perubahan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 serta Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 dan Baru-baru ini Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik khusus untuk perkara pidana, pidana militer dan jinayat. Saat ini juga dikaji penerapan e-litigasi untuk peradilan tingkat banding, serta sedang dikaji pula pengembangan pelaksanaan mediasi secara elektronik. Saya berharap rangkaian penyesuaian dan terobosan dalam hukum acara tersebut tidak hanya kita posisikan sebagai respon reaktif sesaat terhadap situasi pandemi.
Lebih lanjut KMA mengungkapkan berkaitan dengan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tersebut, saya ingatkan pula kepada seluruh Pimpinan, Hakim dan aparatur peradilan untuk mematuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2020 yang telah melarang dilakukannya pungutan dan pembebanan bagi acara pelantikan maupun kegiatan dinas lainnya. Termasuk pula seluruh biaya kegiatan pembinaan ini yang sepenuhnya ditanggung oleh DIPA Mahkamah Agung.

Dalam Kesempatan ini pula M.Syarifuddin menekankan bahwa pemeriksaan sengketa pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan dimulai pada tanggal 13 Oktober 2020, sementara jadwal pemungutan suara dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020. Saya berharap sengketa pemilihan dapat diselesaikan satu bulan sebelum hari pemungutan suara seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dengan tetap memperhatikan norma yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, serta untuk Hakim-Hakim peradilan umum dan Hakim-Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus  perkara pidana pemilihan. Tenggang waktu penyelesaian perkara yang telah ditentukan 7 (tujuh) hari kerja setelah pelimpahan berkas perkara sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum adalah bersifat mengikat sehingga harus ditaati.

Lebih lanjut KMA mengungkapkan berkaitan dengan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tersebut, saya ingatkan pula kepada seluruh Pimpinan, Hakim dan aparatur peradilan untuk mematuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2020 yang telah melarang dilakukannya pungutan dan pembebanan bagi acara pelantikan maupun kegiatan dinas lainnya. Termasuk pula seluruh biaya kegiatan pembinaan ini yang sepenuhnya ditanggung oleh DIPA Mahkamah Agung.

Point terakhir dalam pembinaan ini, KMA menyampaikan sebagai tindak lanjut dari keluarnya Peraturan Presiden tersebut, Mahkamah Agung telah  menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, yang diiringi dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 209/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.


Sebelum menutup sambutan ini, KMA ingin mengingatkan kembali seluruh warga peradilan untuk menaati protokol kesehatan dengan secara disiplin menerapkan 3 M yaitu: Mencuci Tangan, Menggunakan Masker dan Menjaga Jarak, serta menyesuaikan diri dengan adaptasi kebiasaan baru. Disiplin dalam menaati protokol kesehatan akan melindungi kita dan orang-orang di sekitar kita. Saya berpesan untuk tetap semangat dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah SWT. agar kita semua senantiasa tetap sehat dan pandemi Covid-19 ini dapat segera berakhir.

Acara pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial ini juga dihadiri oleh Pejabat Eselon I dan II serta ketua Pengadilan Tingkat Banding wilayah Yogyakarta. (Humas)

 

Sumber : https://mahkamahagung.go.id/id/berita/4351/pembinaan-teknis-dan-administrasi-yudisial-secara-virtual

Peringati HUT KE-75 Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Wates Launching Pojok Edukasi, Taman Integritas, dan Jingle ‘PN Wates Juara’

Wates – (19/08/2020) Memperingati Hari Ulang Tahun ke-75 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri meluncurkan Pojok Edukasi, Taman Integritas, dan Jingle ‘PN Wates JUARA’. Inovasi terbaru PN Wates ini merupakan wujud pemberian pelayanan prima kepada masyarakat pengguna pengadilan.

Mengawali peresmian inovasi pada hari ini, Ketua Pengadilan Negeri Wates, Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum. membuka acara dengan sambutan. Bapak Ketua PN Wates menerangkan bahwa integritas itu ada dua macam, yakni kesolehan dan kemurnian. Kesolehan ditunjukkan dengan pemasangan tulisan-tulisan anti korupsi dan pembangunan zona integritas secara nyata, sementara kemurnian harus dihidupkan dengan membangun jiwa yang bersih, yang murni, yang memang jauh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bertepatan dengan euforia peringatan hari jadi Mahkamah Agung, hari ini lagu ‘PN Wates JUARA’ secara resmi dirilis sebagai jingle resmi pengadilan yang terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan 16 Wates tersebut. Lagu yang bergenre pop itu merupakan hasil karya ciptaan Ade Wahyu Hidayat, Juru Sita Pengganti PN Wates.

Selanjutnya, pengguntingan pita menandai pembukaan Pojok Edukasi dan Taman Integritas Pengadilan Negeri Wates. Pojok Edukasi menyediakan koleksi buku-buku dan majalah yang dapat dimanfaatkan para pihak saat menunggu antrean persidangan. Ruang Mediasi (Media Edukasi) akan nyaman digunakan pengunjung sidang untuk mengecek kelengkapan berkas maupun berselancar online dengan WiFi nirbiaya. Pada ruangan ini terdapat pula space kantin kejujuran. Pengunjung dapat membeli makanan/minuman dengan mengambil dan membayar sendiri secara langsung tanpa adanya penjual. Area ini mengajarkan nilai-nilai kejujuran untuk selalu diterapkan dimanapun berada.

Masih dalam upaya membangun pelayanan publik yang berprinsip good governance, Media Edukasi PN Wates ini ditata dengan bertujuan agar dapat berfungsi sebagai ruang tunggu terintegrasi yang mempunyai fasilitas mushola, taman bacaan manual dan elektronik, loker, free charging, free WiFi, taman bermain anak, co-working space, kursi prioritas, snack dan minuman berbayar mandiri, televisi, serta tentunya ruangan yg sejuk dan nyaman.

Taman Integritas yang terhubung langsung dengan ruang tunggu sidang tersaji dengan apik mengingatkan kepada semua pencari keadilan bahwa integritas wajib dijunjung tinggi sebab dengan integritas suatu tata kehidupan bernegara yang baik akan dapat terwujud. Sebagai umat beragama, integritas dapat menyelamatkan keberhasilan hidup seseorang di dunia dan akhirat. Taman Integritas sebagai spot foto bagi pengunjung yang dilengkapi dengan properti anti korupsi, akan menjadi public campaign bahwa PN Wates no corruption.

Acara peluncuran inovasi-inovasi di atas menjadi langkah optimalisasi layanan peradilan sesuai tema HUT ke-75 Mahkamah Agung RI, yaitu ‘Optimalisasi Peradilan Modern Merespon Pandemi Covid-19’. Meneruskan kegiatan upacara secara virtual yang dilaksanakan pada pagi harinya, launching inovasi melengkapi progres PN Wates membangun zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

(sw/pnwat)