Untuk informasi putusan perkara tilang dapat mengunduh file di bawah ini :
Untuk informasi putusan perkara tilang dapat mengunduh file di bawah ini :
Wates – Hari Selasa tanggal 26 April 2022 Pengadilan Negeri Wates Kelas IB menghadiri Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Badan Pengawas MA RI di Ruang Rapat Utama Pengadilan Negeri Wates secara virtual. Kegiatan ini diikuti oleh Pengadilan Negeri Wates dan 15 pengadilan lainnya yaitu : yaitu : Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Batam, PTUN Serang, PTUN Jakarta, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Manado.
Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) merupakan kelanjutan dari Kegiatan Pencanangan Penerapan dan Evaluasi II SMAP yang telah dilaksanakan tanggal 04 April 2022. Pelatihan SMAP ini merupakan upaya untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons risiko penyuapan, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, SMAP juga dapat menjadi salah satu kebijakan pendorong dan penguatan dalam upaya membangun citra positif peradilan terutama Pengadilan Negeri Wates Kelas IB.
Wates- Pada hari Selasa, 26 April 2022 yang bertempat di Ruang Sidang Garuda Pengadilan Negeri Wates, telah dilaksanakan Pembinaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Dalam pembinaaan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Bapak Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum., beserta Hakim Tinggi, Sekretaris dan Panitera yang didampingi oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates Bapak Fery Haryanta SH., melakukan pembinaan kepada seluruh hakim, pejabat fungsional, pejabat struktural dan staf Pengadilan Negeri Wates Kelas IB.
Sebelum pembinaan berlangsung, Ketua PT Yogyakarta meninjau pelayanan di PTSP Pengadilan Negeri Wates dan memberikan beberapa arahan kepada petugas PTSP. Selain meninjau petugas PTSP, Ketua PT Yogyakarta bersama tim juga meninjau di setiap ruangan dan fasilitas yang ada di Pengadilan Negeri Wates.
Dalam pembinaan yang dilakukan di Ruang Sidang Garuda tersebut Pengadilan Negeri Wates mendapatkan kesan yang baik atas pencapaiannya dalam mendapat predikat WBK dan WBBM. Ketua PT Yogyakarta memberikan pesan kepada Pengadilan Negeri Wates untuk terus mempertahankan predikat tersebut dan terus berinovasi tidak hanya terkait dengan pelayanan namun juga untuk kebutuhan intern.
Selanjutnya pembinaan disampaikan oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta Bapak Haryanto, S.H., M.H., beliau memberikan apresiasi kepada Pengadilan Negeri Wates Kelas IB atas pencapaian nilai APM tertinggi di Indonesia. Dengan apresiasi tersebut Bapak Haryanto, S.H., M.H, memberikan slogan KLIC (Kompak, Lincah, Inovatif dan Cerdas) untuk Pengadilan Negeri Wates Kelas IB.
Diakhir pembinaan Ketua PT Yogyakarta memberikan arahan kepada hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Wates untuk disiplin dan memperhatikan dalam memberikan putusan. Putusan Hakim adalah mahkota hakim yang harus dijaga dan jangan sampai ketinggalan dengan kebijakan-kebijakan baru.
Untuk informasi putusan perkara tilang dapat mengunduh file di bawah ini :
Wates – Selasa, 25 Januari 2022 telah dilaksanakan closing meeting Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Negeri Wates. Assesment internal yang dilaksanakan kepada para assesie sejak tanggal 20 – 25 Januari 2022 telah berjalan dengan lancar. Pada acara tersebut juga hadir Top Manajer Bapak fery Haryanta, SH., Quality Management Representative (QMR), Bapak Ayun Kristiyanto, SH., MH., Koordinator Tim Assesment Internal, Bapak M. Syafrudin Prawira Negara, SH. MH, serta para anggota Tim Assesment Internal, para Kasubbag dan Panitera Muda Pengadilan Negeri Wates.
Rangkaian acara pada kegiatan Closing Meeting Assesment Internal ini meliputi:
✓ Penyampaian temuan-temuan yang disampaikan oleh Ketua Tim Assesment Internal
✓ Serah terima Hasil Assesment Internal kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates, Bapak Ayun Kristiyanto, S.H., M.H sebagai Quality Management Representative (QMR)
Dalam sambutan Bapak Ayun Kristiyanto,SH., M.H, selaku Manajer Representative menyampaikan bahwa temuan-temuan dalam kegiatan Assesment Internal ini nantinya akan menjadi bahan persiapan untuk kegiatan Assesment Eksternal yang dilakukan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta, maka segenap Aparatur Pengadilan Negeri Wates diminta untuk tetap semangat dan saling bekerja sama agar temuan-temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti, termasuk dalam penyiapan data dukung nya (evidence), selain itu dari temuan-temuan tersebut semoga dapat menjadi bahan untuk mengkoreksi diri sendiri.
Acara berjalan lancar, Asesment Internal Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Wates sudah selesai ditutup dengan penyerahan hasil assesment dari lead assesor yaitu Bapak M. Syafrudin Prawira Negara,S.H.,M.H., kepada Manajer Representative Bapak Ayun Kristiyanto, SH.,MH.
Pengadilan Negeri Wates, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pengadilan Negeri Wates, Juara!
Untuk informasi denda tilang bisa download file di bawah ini :
Wates – Rabu, 27 Oktober 2021, Pengadilan Negeri Wates menjadi narasumber kegiatan Sosialisasi Layanan Bahasa dalam Ranah Hukum di Kabupaten Kulon Progo. Acara yang diadakan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini bertempat di Hotel King’s Jalan K.H. Ahmad Dahlan 1 Wates dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19. Hakim PN Wates, Bapak Happy Tri Sulistiyono, S.H., M.H., menjadi pembicara terakhir dalam serangkaian sosialisasi bahasa dan hukum selama 3 (tiga) hari, yang diikuti aparat penegak hukum se-kabupaten Kulon Progo.
Mengambil topik “Bermula Gatal di Media Sosial, Berjalan Liku Mengetahui Proses Hukum, dan Berakhir di Bui”, narasumber mengajak peserta sosialisasi berdiskusi membahas kasus-kasus penggunaan bahasa yang sampai persidangan pengadilan. Dalam forum ilmiah ini, Bpk. Happy menerangkan bahwa bahasa verbal meskipun hanya satu atau dua kata sederhana akan sangat berpengaruh dapat menimbulkan kasus hukum bagi penuturnya. Linguistik forensik dan digital forensik digunakan dalam pembuktian perkara penggunaan bahasa dalam ranah hukum.
Dalam pemaparannya, hakim mengajak peserta dan masyarakat secara umum agar menggunakan media sosial secara bijak dan santun agar tidak melanggar UU ITE dan KUHP. Mediasi penal yang ditekankan sebagai upaya restoratif justice perlu dilakukan dalam kasus ITE penggunaan bahasa yang tidak benar. Masyarakat harus memahami frasa-frasa kalimat yang boleh dan tidak dituturkan, baik secara lisan maupun tulisan, agar tidak terjerat masalah hukum. (KSH)
Untuk informasi denda tilang bisa download file di bawah ini :
Senin, tanggal 26 Juli 2021 bertempat di Ruang Sidang Garuda, berlangsung kegiatan Penandatanganan Kerja sama antara Pengadilan Negeri Wates dengan Bank BTN Yogyakarta, tentang Layanan Pembayaran Menggunakan Aplikasi QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard ).
QRIS merupakan standarisasi pembayaran menggunakan QR Code yang diinisiasi oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan industri sistem pembayaran untuk mewujudkan transaksi yang cepat, mudah, murah aman dan handal. Kerjasama ini dimaksudkan dalam rangka mendukung percepatan transformasi keuangan digital di Pengadilan Negeri Wates.
transaksi menggunakan QRIS dapat dilakukan baik dengan tatap muka maupun tanpa tatap muka.
Saat ini, dengan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari Penyelenggara manapun baik bank dan nonbank yang digunakan masyarakat, dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi (merchant) berlogo QRIS, meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat. Merchant hanya perlu membuka rekening atau akun pada salah satu penyelenggara QRIS yang sudah berizin dari BI. Selanjutnya, merchant sudah dapat menerima pembayaran dari masyarakat menggunakan QR Code dari aplikasi manapun penyelenggaranya.
Penggunaan QRIS memiliki berbagai manfaat antara lain menghindari adanya uang palsu dalam bertransaksi, serta membantu pencegahan penyebaran Covid karena transaksi dapat dilakukan tanpa kontak fisik. Selain itu, transaksi pembayaran melalui QRIS di Pengadilan Negeri Wates zero MDR (Merchant Discount Rate) charges atau bebas biaya transaksi.
“Harapannya dengan tambahan pelayanan ini bisa menambah kemudahan para pencari keadilan untuk bertransaksi terutama dalam hal pembayaran perkara di Pengadilan negeri Wates”, ucap Wakil kepala Cabang Bank BTN Yogyakarta Bapak Imam Ghazali.
