Tag Archives: Pengadilan Negeri Wates

Opening Meeting Assesment Internal Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di Pengadilan Negeri Wates

Wates – Bertempat di Ruang Sidang Garuda Pengadilan Negeri Wates mengadakan Opening Meeting Assesment Internal Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada Senin (27/7/2020). Acara dipimpin oleh Bapak Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum, selaku Ketua Pengadilan Negeri Wates. Pelaksanaan Assesment Internal Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) diadakan selama 3 hari pada tanggal 27-29 Juli 2020.
Opening Meeting Assesment Internal Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Bayu Ruhul Azam, s.H., M.H, selaku Ketua Assesment Internal Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), dalam sambutannya beliau menyampaikan akan ada 13 asesi yang akan diperiksa. Sambutan dilanjutkan oleh Ibu Husnul Khotimah selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates.
Acara berlangsung lancar meskipun di tengah pandemi Covid 19, dan tetap menerapkan social distancing.
Setelah melaksanakan Opening Meeting Assesment Internal Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), Tim Asesor mulai melakukan pemeriksaan Internal pada bagian dan subbagian di lingkungan Pengadilan Negeri Wates.

LPSK Memberikan Apresiasi Kepada Pengadilan Negeri Wates

Wates— Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengunjungi Pengadilan Negeri Wates  pada Rabu, (8/7/2020). Kunjungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tersebut dalam rangka kunjungan kerja untuk memberi apresiasi kepada Husnul Khotimah, SH, MH, Edy Sameaputty, SH, MH dan  Yudith Wirawan, SH, MH., sebagai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, yang telah berhasil menangani kasus penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan korban mengalami luka sangat serius.

Menurut Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim, selaku Ketua dari  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Majelis Hakim menggunakan jalur diversi untuk menyelesaikan kasus tersebut merupakan terobosan yang sangat inovatif, progresif dan inkonvensional. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi sendiri merupakan prosedur hukum yang masih tergolong baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Lanjut Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim, alasan proses penyelesaian kasus yang patut mendapatkan apresiasi adalah sebagai berikut, Pertama, Majelis Hakim mengambil inisiatif untuk melibatkan berbagai pihak selain Kepolisian dan Kejaksaan setelah pada proses sebelumnya sempat menemui jalan buntu, untuk terus melakukan mediasi antara keluarga korban dan keluarga pelaku. Keputusan pelibatan banyak pihak dilandasi semangat untuk mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, yang tidak hanya berdasarkan pada pembalasan semata. LPSK merupakan salah satu pihak yang diberikan peran oleh hakim dalam proses mediasi.

Kedua, selain memberikan perlindungan berupa layanan medis dan bantuan pemenuhan hak prosedural, LPSK juga memberikan fasilitasi penghitungan ganti rugi (restitusi). Setelahnya, Majelis Hakim memperkenankan LPSK untuk menyampaikan hasil penghitungan restitusi sebesar Rp. 120.477.211 kepada keluarga anak berhadapan dengan hukum (pelaku) yang berjumlah enam orang. Seluruh pihak dan keluarga pelaku menerima hasil penghitungan. Korban sendiri mengalami kerugian dalam bentuk materil sebesar Rp. 60. 477.211 dan sisanya sebesar Rp. 60.00p.000 merupakan jumlah kerugian inmateril.

Ketiga, Majelis Hakim memberikan usulan yakni segala kerugian materil ditanggung sepenuhnya oleh para keluarga anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku), sedangkan untuk kerugian inmateril dialihkan menjadi program psikososial, untuk menjamin kelangsungan pendidikan korban.

Keempat, karena para keluarga pelaku berasal dari kalangan ekonomi kurang mampu, Majelis Hakim PN Wates kembali mengambil sebuah terobosan untuk menawarkan serta memberikan rekomendasi kepada keluarga pelaku untuk menggunakan fasilitas pinjaman salah satu Bank pelat merah untuk membayarkan restitusi kepada korban. Tawaran tersebut diterima oleh pihak keluarga pelaku karena dinilai sangat membantu.

Sebagai informasi, perihal ini dimulai pada saat PN Wates mengadili kasus penganiayaan terhadap anak yang terjadi pada medio 2019 yang lalu. Seorang pelajar dari salah satu SMA di Wates terkena lemparan batu yang cukup besar oleh pelajar SMA lain yang berjumlah enam orang. Akibat kejadian itu, korban mengalami pendarahan hebat di bola mata, hingga mengakibatkan gangguan penglihatan. Atas kejadian itu, Polres Kulon Progo melakukan proses hukum hingga bergulir ke pengadilan.

PEMBERITAHUAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI WATES

Dengan Hormat,

Disampaikan bahwa nama-nama yang tercantum dimohon untuk mengambil sisa panjar biaya perkara perdata melalui Kepaniteraan Perdata (Kasir) Pengadilan Negeri Wates. Apabila dalam jangka waktu 6 bulan sejak pemberitahuan tidak datang untuk mengambil, maka sisa panjar biaya perkara tersebut akan disetor ke Kas Negara.

Panitera

TTD

Lampiran : PDF Link Download