Kode	Area	Penilaian	Kriteria	Skor	Nilai	Actions
1	KETUA	Manual Mutu : Struktur TIM PMPN TUSI Sasaran Mutu Kebijakan Mutu Peta Proses Bisnis	LEADERSHIP	B	4.5	View
2	KETUA	Dokumen SAKIP Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (RENSTRA) Recana Kinerja Tahunan (RKT) RENJA - RKAK/L Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Realisasi :Target X 100%) Laporan Tahunan PN yang bersangkutan	LEADERSHIP	A	6	View
3	KETUA	Indikator Kinerja Utama (IKU)	STRATEGIC PLANNING	A	7	View
4	KETUA	Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)	STRATEGIC PLANNING	A	7	View
5	KETUA	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	STRATEGIC PLANNING	A	7	View
6	KETUA	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	PERFORMANCE RESULT	A	7	View
7	KETUA	Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP	LEADERSHIP	A	6	View
8	KETUA	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya	LEADERSHIP	A	6	View
9	KETUA	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya	LEADERSHIP	A	6	View
10	KETUA	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WhistleBlowing System) Di Makhamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.	LEADERSHIP	A	6	View
11	KETUA	Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik	LEADERSHIP	A	6	View
12	KETUA	Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk telah melaksanakan tugas pengawasan dan telah memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun pejabat fungsional dan petugas yang terkait.	LEADERSHIP	A	6	View
13	KETUA	AREA 1 ZI Manajemen Perubahan	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
14	KETUA	Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	LEADERSHIP	A	6	View
15	KETUA	Monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas	LEADERSHIP	A	6	View
16	KETUA	Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014)	LEADERSHIP	A	6	View
17	KETUA	Penetapan Role Model (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014) Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas	LEADERSHIP	A	6	View
18	KETUA	Penandatanganan Pakta Integritas	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
19	KETUA	AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
20	KETUA	AREA 3 ZI Penataan SDM	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
21	KETUA	AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
22	KETUA	AREA 5 Penguatan Pengawasan	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
23	KETUA	Pelaporan E-LHKPN	LEADERSHIP	A	6	View
24	KETUA	Pelaporan E-LHKASN	PERFORMANCE RESULT	A	7	View
25	KETUA	Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014)	STRATEGIC PLANNING	A	6	View
26	KETUA	Pengendalian gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK	PERFORMANCE RESULT	A	3	View
27	KETUA	AREA 6 Penguatan Kualitas Pelayanan	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
28	KETUA	Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014	CUSTOMER FOCUS	A	5	View
29	KETUA	Monitoring Administrasi Biaya Perkara	LEADERSHIP	A	6	View
30	KETUA	Penerapan Budaya Kerja Pelayanan yang optimal (kecepatan dan ketepatan penangan perkara) Kedisiplinan Kerjasama 5R dan 3S Peraturan-peraturan baru di lingkungan Mahkamah Agung Sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan budaya kerja	CUSTOMER FOCUS	A	5	View
31	KETUA	Penetapan Majelis Hakim dan PP	LEADERSHIP	A	6	View
32	KETUA	Pelaksanaan dan Pengawasan Eksekusi	PERFORMANCE RESULT	A	7	View
33	KETUA	Monitoring SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	CUSTOMER FOCUS	A	4	View
34	KETUA	Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi diwilayah hukumnya kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi	PERFORMANCE RESULT	A	7	View
35	KETUA	Penilaian Prestasi Kerja PNS	RESOURCES MANAGEMENT	A	7	View
36	KETUA	Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.	CUSTOMER FOCUS	A	5	View
37	KETUA	Pelaksanaan Survei pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 SURVEY-SURVEY	CUSTOMER FOCUS	A	5	View
38	KETUA	Tindak lanjut hasil temuan eksternal dan internal	PERFORMANCE RESULT	A	10	View
39	KETUA	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Lingkungan Pengendalian)	STRATEGIC PLANNING	A	7	View
40	KETUA	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Manajemen Resiko)	STRATEGIC PLANNING	A	9	View
41	KETUA	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi)	STRATEGIC PLANNING	A	7	View
42	KETUA	Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI	CUSTOMER FOCUS	A	4	View
43	KETUA	Kelengkapan SPPA sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
44	KETUA	Tata tertib persidangan	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
45	KETUA	Proses Assesmen internal	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
46	KETUA	Persidangan Elektronik	LEADERSHIP	A	6	View
47	KETUA	Penerapan Restorative Justice sesuai SK Dirjen 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020	CUSTOMER FOCUS	A	5	View
48	WAKIL	WKPN sebagai Koordinator Pengawasan	LEADERSHIP	A	6	View
49	WAKIL	Quality Management Representative (QMR)	LEADERSHIP	A	6	View
50	PANITERA DAN SEKRETARIS	Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. , 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 TATA RUANG DAN PETUGAS PTSP	CUSTOMER FOCUS	A	5	View
51	PANITERA DAN SEKRETARIS	Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 , 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018, dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 PENGAWASAN DAN PEMBINAAN	CUSTOMER FOCUS	A	5	View
52	PANITERA	Monitoring Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
53	PANITERA	Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
54	PANITERA	Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana	CUSTOMER FOCUS	A	5	View
55	PANITERA	Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kepaniteraan	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
56	PANITERA	Panjar Biaya Perkara	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
57	SEKRETARIS	Persidangan Elektronik	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
58	SEKRETARIS	Layanan Disabilitas di Pengadilan	CUSTOMER FOCUS	A	5	View
59	SEKRETARIS	Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai per triwulan	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
60	SEKRETARIS	Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kesekretariatan	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
61	SEKRETARIS	Implementasi RINGKAS 5R	PERFORMANCE RESULT	A	3	View
62	SEKRETARIS	Implementasi RAPI 5R	PERFORMANCE RESULT	A	3	View
63	SEKRETARIS	Implementasi RESIK 5R	PERFORMANCE RESULT	A	3	View
64	SEKRETARIS	Implementasi RAWAT 5R	PERFORMANCE RESULT	A	3	View
65	SEKRETARIS	Implementasi RAJIN 5R	PERFORMANCE RESULT	A	3	View
66	SEKRETARIS	Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012	STRATEGIC PLANNING	A	7	View
67	SEKRETARIS	Tugas Document Control/ Pengendalian Dokumen (DC)	DOCUMENT SYSTEM	A	3	View
68	SEKRETARIS	Kelengkapan Document pada Document Control	DOCUMENT SYSTEM	A	3	View
69	SEKRETARIS	Sekretaris menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA )	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
70	SEKRETARIS	Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
71	SEKRETARIS	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN)	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
72	SEKRETARIS	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Biro Perlengkapan	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
73	SEKRETARIS	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang(KPKNL)	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
74	SEKRETARIS	Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Pejabat Penerima Hasil Pekerja/PPHP)	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
75	SEKRETARIS	Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK) dan penilaian PKP	RESOURCES MANAGEMENT	A	7	View
76	HAKIM	Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara	LEADERSHIP	A	6	View
77	HAKIM	Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang	LEADERSHIP	A	6	View
78	HAKIM	Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
79	HAKIM	Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding	CUSTOMER FOCUS	A	4	View
80	HAKIM	Hakim wajib membuat penetapan penundaan sidang secara tertulis apabila jaksa penuntut umum tidak hadir di persidangan	CUSTOMER FOCUS	A	5	View
81	HAKIM	Court Calender	CUSTOMER FOCUS	A	5	View
82	HAKIM	Pengawasan Bidang	LEADERSHIP	A	6	View
83	PANMUD HUKUM	Survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017	PERFORMANCE RESULT	A	10	View
84	PANMUD HUKUM	Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi	PERFORMANCE RESULT	A	10	View
85	PANMUD HUKUM	Pencatatan surat masuk/keluar	DOCUMENT SYSTEM	A	1	View
86	PANMUD HUKUM	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	DOCUMENT SYSTEM	A	1	View
87	PANMUD HUKUM	Implementasi SOP	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
88	PANMUD HUKUM	Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
89	PANMUD HUKUM	Pelaporan perkara secara elektronik	PERFORMANCE RESULT	A	7	View
90	PANMUD HUKUM	Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas)	DOCUMENT SYSTEM	A	3	View
91	PANMUD HUKUM	Prosedur Peminjaman Berkas	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
92	PANMUD HUKUM	Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum	LEADERSHIP	A	6	View
93	PANMUD HUKUM	Posbakum	CUSTOMER FOCUS	A	4	View
94	PANMUD PERDATA	Pencatatan surat masuk/keluar	DOCUMENT SYSTEM	A	1	View
95	PANMUD PERDATA	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	DOCUMENT SYSTEM	A	1	View
96	PANMUD PERDATA	Implementasi SOP	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
97	PANMUD PERDATA	Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
98	PANMUD PERDATA	Pemberkesan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan buku II	DOCUMENT SYSTEM	A	3	View
99	PANMUD PERDATA	Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014	DOCUMENT SYSTEM	A	4	View
100	PANMUD PERDATA	Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Perdata kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
101	PANMUD PERDATA	Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
102	PANMUD PERDATA	Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
103	PANMUD PERDATA	Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
104	PANMUD PERDATA	Kelengkapan Berkas Banding	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
105	PANMUD PERDATA	Kelengkapan Berkas Kasasi	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
106	PANMUD PERDATA	Kelengkapan Berkas PK	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
107	JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI	Permintaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pengaju)	CUSTOMER FOCUS	A	4	View
108	JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI	Pelaksanaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pelaksana)	CUSTOMER FOCUS	A	4	View
109	JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI	Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana)	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
110	PANMUD PIDANA	Pencatatan surat masuk/keluar	DOCUMENT SYSTEM	A	1	View
111	PANMUD PIDANA	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	DOCUMENT SYSTEM	A	1	View
112	PANMUD PIDANA	Implementasi SOP	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
113	PANMUD PIDANA	Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
114	PANMUD PIDANA	Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018	DOCUMENT SYSTEM	A	3	View
115	PANMUD PIDANA	Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014	DOCUMENT SYSTEM	A	4	View
116	PANMUD PIDANA	Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
117	PANMUD PIDANA	Checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
118	PANMUD PIDANA	Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
119	PANMUD PIDANA	Kelengkapan Berkas Banding	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
120	PANMUD PIDANA	Kelengkapan Berkas Kasasi	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
121	PANMUD PIDANA	Kelengkapan Berkas PK	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
122	PANMUD PIDANA	Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II)	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
123	PANMUD PIDANA	Pemberkesan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan buku II	DOCUMENT SYSTEM	A	4	View
124	PANITERA PENGGANTI	Kewajiban PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
125	PANITERA PENGGANTI	Penundaan sidang pada SIPP oleh PP	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
126	PANITERA PENGGANTI	Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung	CUSTOMER FOCUS	A	4	View
127	PANITERA PENGGANTI	Mengerjakan minutasi perkara sesuai SOP	CUSTOMER FOCUS	A	5	View
128	PANITERA PENGGANTI	Kesesuaian dokumen-dokumen perkara dengan Template di SIPP	DOCUMENT SYSTEM	A	4	View
129	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	DOCUMENT SYSTEM	A	1	View
130	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Implementasi SOP	PROCESS MANAGEMENT	A	1	View
131	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Tertib Pegawai	RESOURCES MANAGEMENT	A	7	View
132	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir)	RESOURCES MANAGEMENT	A	7	View
133	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir)	RESOURCES MANAGEMENT	A	7	View
134	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan	STRATEGIC PLANNING	A	7	View
135	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Baperjakat dan penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi	STRATEGIC PLANNING	A	7	View
136	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Analisa pengembangan kompetensi	RESOURCES MANAGEMENT	A	7	View
137	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Arsip kepegawaian	DOCUMENT SYSTEM	A	3	View
138	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pengelolaan SIKEP	RESOURCES MANAGEMENT	A	9	View
139	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	RKP, RKGB dan usul pensiun	RESOURCES MANAGEMENT	A	7	View
140	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pencatatan surat masuk/keluar	DOCUMENT SYSTEM	A	1	View
141	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pemberian sanksi dan penghargaan	RESOURCES MANAGEMENT	A	7	View
142	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja	RESOURCES MANAGEMENT	A	7	View
143	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti)	RESOURCES MANAGEMENT	A	5	View
144	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Penyusunan Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia No. 2 Tahun 2014	DOCUMENT SYSTEM	A	1	View
145	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Dokumentasi Rapat/ Notulen Rapat	DOCUMENT SYSTEM	A	3	View
146	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pengelolaan tenaga honorer	RESOURCES MANAGEMENT	A	5	View
147	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pengisian Laporan Lembar Kerja (LLK)	RESOURCES MANAGEMENT	A	7	View
148	UMUM DAN KEUANGAN	Pengelolaan surat masuk/keluar di pengadilan	DOCUMENT SYSTEM	A	1	View
149	UMUM DAN KEUANGAN	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	DOCUMENT SYSTEM	A	1	View
150	UMUM DAN KEUANGAN	Implementasi SOP	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
151	UMUM DAN KEUANGAN	SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN)	DOCUMENT SYSTEM	A	3	View
152	UMUM DAN KEUANGAN	Pencatatan Aset lainnya	CUSTOMER FOCUS	A	4	View
153	UMUM DAN KEUANGAN	Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN	DOCUMENT SYSTEM	A	3	View
154	UMUM DAN KEUANGAN	Penginputan Aset Tetap	CUSTOMER FOCUS	A	4	View
155	UMUM DAN KEUANGAN	Penatausahaan Barang Persediaan	CUSTOMER FOCUS	A	4	View
156	UMUM DAN KEUANGAN	Pengelolaan Kendaraan Dinas	DOCUMENT SYSTEM	A	3	View
157	UMUM DAN KEUANGAN	Pengelolaan Rumah Dinas	DOCUMENT SYSTEM	A	3	View
158	UMUM DAN KEUANGAN	SK Pemegang Rumah Dinas, Kendaraan Dinas dan Perangkat IT	DOCUMENT SYSTEM	A	3	View
159	UMUM DAN KEUANGAN	Labelisasi barang milik negara	DOCUMENT SYSTEM	A	1	View
160	UMUM DAN KEUANGAN	Daftar barang ruangan	DOCUMENT SYSTEM	A	3	View
161	UMUM DAN KEUANGAN	Layout jalur keluar masuk kendaraan	CUSTOMER FOCUS	A	3	View
162	UMUM DAN KEUANGAN	Pengaturan lahan parkir	CUSTOMER FOCUS	A	3	View
163	UMUM DAN KEUANGAN	Jalur evakuasi dan titik kumpul	CUSTOMER FOCUS	A	4	View
164	UMUM DAN KEUANGAN	Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait	STRATEGIC PLANNING	A	7	View
165	UMUM DAN KEUANGAN	Jalan masuk gedung pengadilan (terkait dengan sterilisasi)	CUSTOMER FOCUS	A	4	View
166	UMUM DAN KEUANGAN	Fasilitas untuk penyandang difabel	CUSTOMER FOCUS	A	3	View
167	UMUM DAN KEUANGAN	Tersedia informasi tentang : 1. Visi dan Misi, 2. Papan daftar nama hakim, 3. Papan daftar nama mediator, 4. Alur perkara, 5. Alur pengajuan dan penanganan layanan bantuan hukum, 6. Gugatan sederhana, 7. Informasi panjar biaya perkara,	CUSTOMER FOCUS	A	3	View
168	UMUM DAN KEUANGAN	Sarana alat pemadam api ringan (APAR)	CUSTOMER FOCUS	A	4	View
169	UMUM DAN KEUANGAN	Kebersihan lingkungan pengadilan	CUSTOMER FOCUS	A	4	View
170	UMUM DAN KEUANGAN	Pemeliharaan sarana dan prasarana (perangkat IT, rumah dinas, kendaraan dinas perlengkapan persidangan dll)	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
171	UMUM DAN KEUANGAN	CCTV	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
172	UMUM DAN KEUANGAN	Petugas keamanan	CUSTOMER FOCUS	A	3	View
173	UMUM DAN KEUANGAN	Sarana pendukung : 1. Ruang Posbakum, 2. Ruang jaksa, 3. Ruang penasihat hukum, 4. Ruang Laktasi, 5. Ruang tunggu pengunjung, 6. Ruang kesehatan, 7. Perpustakaan	CUSTOMER FOCUS	A	4	View
174	UMUM DAN KEUANGAN	Kontrak kantin (PNBP Kantin)	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
175	UMUM DAN KEUANGAN	Nilai Kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN)	CUSTOMER FOCUS	A	4	View
176	UMUM DAN KEUANGAN	Perjalanan Dinas	CUSTOMER FOCUS	A	4	View
177	UMUM DAN KEUANGAN	Implementasi aplikasi SMART	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
178	UMUM DAN KEUANGAN	Buku-buku keuangan 1. Buku kas umum (dilengkapi dengan LPJ/akhir bulan) 2. Buku bank 3. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang persediaan, SPM dan penyetoran pajak PPH Pasal 21, 22 dan 23)	DOCUMENT SYSTEM	A	4	View
179	UMUM DAN KEUANGAN	SK manajemen pengelolaan keuangan : 1. SK KPA 2. SK Pejabat Pembuat Komitmen 3. SK bendahara pengeluaran/ bendahara pemegang uang muka 4. Bendahara penerima, 5. SK Pembantu Pengelola Keuangan	DOCUMENT SYSTEM	A	4	View
180	UMUM DAN KEUANGAN	Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan	DOCUMENT SYSTEM	A	3	View
181	UMUM DAN KEUANGAN	Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
182	UMUM DAN KEUANGAN	Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang)	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
183	UMUM DAN KEUANGAN	Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setiap bulan	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
184	UMUM DAN KEUANGAN	Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 Tahun 2006 dari Bapenas setiap triwulan	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
185	UMUM DAN KEUANGAN	Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK, BMN, SAIBA dan KOMDANAS setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator, SIMAK, BMN dan KPA)	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
186	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Pengelolaan surat masuk/keluar di pengadilan	DOCUMENT SYSTEM	A	1	View
187	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	DOCUMENT SYSTEM	A	1	View
188	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Implementasi SOP	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
189	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Penyusunan RKAK/L	STRATEGIC PLANNING	A	9	View
190	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Perawatan dan Pengelolaan sistem TI di pengadilan	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
191	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Perawatan dan Pengelolaan Server	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
192	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Genset	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
193	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Pelaporan Keuangan satker DIPA 01 dan 03 (berdasarkan PMK no.22/PMK.05/2016) sesuai dengan standard akutansi pemerintah yang berlaku.	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
194	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Kepatuhan Backup data sesuai Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019	PROCESS MANAGEMENT	A	2	View
195	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Standarisasi website pengadilan (Surat Dirjen Badilum No.362/DJU/HM.02.3/IV/2015 Menindaklanjuti launching Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksebilitas Website Pengadilan oleh Ketua MA-RI pada tanggal 17 Maret 2015)	CUSTOMER FOCUS	A	4	View
						Clear filtering